Presiden Ferdinand Marcos Jr. akhirnya merespons kritik keras dari Wakil Presiden Sara Duterte terkait penyelidikan penggunaan dana rahasia oleh Kantor Wakil Presiden (OVP) dan Departemen Pendidikan (DepEd). Dalam pernyataan video yang dirilis pada Senin (25/11), Marcos menyebut serangan Duterte sebagai upaya pengalihan untuk menghambat pencarian kebenaran oleh Kongres.
“Sebagai kepala departemen eksekutif, saya bertugas menegakkan Konstitusi dan hukum. Menghambat pencarian kebenaran tidak dapat diterima, terutama oleh para pemimpin terpilih,” ujar Marcos, seraya menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam negara demokrasi.
Ancaman Kontroversial dari Duterte
Pernyataan Presiden ini menanggapi ancaman yang dilontarkan oleh Duterte dalam konferensi video bersama pendukung garis keras Duterte (DDS) pada Sabtu dini hari. Dalam sesi tersebut, Duterte mengaku telah menginstruksikan seseorang untuk membalas dendam jika dirinya dibunuh.
“Jika saya mati, jangan berhenti sampai Anda membunuh BBM (Presiden Marcos), ibu negara Liza Araneta, dan Pembicara Martin Romualdez. Ini bukan lelucon,” kata Duterte dalam campuran bahasa Inggris dan Filipina.
Marcos menilai pernyataan tersebut sebagai ancaman serius, mencatat bahwa jika seorang Presiden dapat diancam dengan mudah, maka keselamatan warga biasa juga berada dalam risiko.
Dukungan terhadap Penyelidikan Dana Rahasia
Marcos menegaskan dukungannya terhadap penyelidikan Kongres terkait penggunaan dana rahasia oleh Duterte selama menjabat. Ia mengakui pentingnya peran legislatif sebagai pengawas penggunaan anggaran publik.
“Sebagai mantan legislator selama 12 tahun, saya memahami tugas Kongres untuk memastikan akuntabilitas. Semua lembaga pemerintah, termasuk eksekutif, harus tunduk pada pengawasan mereka,” katanya.
Penegasan Demokrasi dan Supremasi Hukum
Marcos juga menyinggung sejarah gelap strategi *tokhang* pada era pemerintahan Rodrigo Duterte yang menyebabkan ribuan kematian tersangka narkoba. Ia mengingatkan bahwa praktik tersebut tidak boleh menjadi preseden untuk menghambat kerja institusi demokratis.
“Sebagai bangsa yang demokratis, kita harus menegakkan supremasi hukum dan melindungi prinsip transparansi serta akuntabilitas,” tutupnya.
Konflik antara Marcos dan Duterte menggarisbawahi ketegangan internal dalam pemerintahan Filipina. Dukungan tegas Marcos terhadap penyelidikan dana rahasia menjadi sinyal kuat bahwa transparansi dan supremasi hukum tetap menjadi prioritas, meskipun di tengah ancaman dari lingkaran politiknya sendiri.
