Manila, Filipina – Ancaman pembunuhan yang dilontarkan Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, terhadap Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. mencuri perhatian dunia pada Senin (25/11/2024). Ancaman tersebut tidak hanya mengundang kecaman luas tetapi juga menjadi sorotan terkait dinamika politik Filipina yang semakin panas.
Menanggapi ancaman tersebut, Presiden Marcos menyatakan bahwa situasi ini tidak seharusnya berkembang menjadi krisis, jika Wakil Presiden Duterte memberikan klarifikasi atas dugaan penyalahgunaan dana di kantornya. Dalam pesan video resmi, Marcos mengungkapkan bahwa Duterte seharusnya menjawab pertanyaan anggota parlemen dengan transparansi dan akuntabilitas.
"Masalah ini tidak akan menjadi drama seperti ini jika sumpah sebagai pelayan publik untuk berkata jujur dipenuhi," kata Marcos. Ia juga menyinggung pernyataan Duterte yang dinilai sebagai upaya mengalihkan perhatian dari isu utama. "Alih-alih memberikan jawaban, pembicaraan justru berubah menjadi ancaman murahan," tambahnya.
Marcos dengan tegas mengecam ancaman terhadap dirinya, Ketua DPR Martin Romualdez, dan ibu negara, Liza Araneta-Marcos. Menurutnya, ancaman seperti itu tidak memiliki tempat dalam sistem demokrasi yang menjunjung supremasi hukum.
"Jika merencanakan pembunuhan Presiden dianggap sepele, bagaimana nasib warga negara biasa kita? Upaya kriminal semacam ini tidak boleh dianggap remeh," tegas Marcos. "Sebagai negara demokrasi, kita wajib menegakkan hukum tanpa kompromi."
Marcos juga menegaskan bahwa transparansi adalah kunci dalam pemerintahan yang bersih. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki kewajiban untuk tunduk pada prinsip keterbukaan, sesuai amanat Konstitusi. "Tidak benar jika pejabat rakyat menghalangi proses pengungkapan kebenaran," ucapnya.
Ancaman Duterte dilontarkan saat ia menghadiri sidang di DPR bersama Kepala Stafnya, Zuleika Lopez, yang sebelumnya ditahan karena tidak memberikan jawaban memadai atas dugaan penyalahgunaan dana. Duterte secara terang-terangan mengancam akan "membunuh" Presiden, Ketua DPR, dan Ibu Negara, jika investigasi terkait penyalahgunaan dana terus berlanjut.
Pernyataan Marcos ini menandai respons pertamanya atas isu yang mencuat selama akhir pekan. Presiden menyerukan agar semua pihak menghormati proses hukum demi kebaikan bangsa. "Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tidak ada seorang pun yang boleh menyeret negara ini ke dalam kekacauan politik demi kepentingan pribadi," ujarnya.
Ia berharap konflik ini dapat diselesaikan secara damai dan berlandaskan pada kebenaran. Meski fokus pada pemerintahan, Marcos memastikan bahwa langkah hukum terhadap ancaman ini akan dilakukan dengan tegas. Lembaga penegak hukum Filipina kini telah bergerak untuk menyelidiki kasus ini dan memastikan keselamatan Presiden beserta para pejabat negara.
Presiden Marcos mengakhiri pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh pejabat publik untuk mematuhi hukum dan menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. "Mari kita junjung tinggi prinsip hukum dan ingat, rakyat Filipina telah mempercayakan masa depan mereka di tangan kita," pungkasnya.
