Sirompaspara.com | Madina - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Rabu, (16/04/2025) di Balai Desa Panggautan
Dalam Musdes tersebut dihadiri oleh Kepala Desa (Kades) Panggautan, Fauzaddin beserta perangkat Desa Panggautan, dan juga dihadiri oleh Pendamping Lokal Desa (PLD),Perwakilan dari Pemerintahan Kecamatan Natal Daflan, S.Sos. dan Babinsa Panggautan dari Koramil 17/Natal Sertu Wendi
Pada kesempatan Musyawarah tersebut, banyak warga masyarakat mempertanyakan kepada ketua BPD perihal penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yang kuat dugaan sarat Mark Up dan ada juga kegiatan yang diduga Fiktif serta terindikasi tidak transparan dalam pelaksanaan nya.
Namun, Ketua BPD Ahmad Rifdi tidak bisa menjelaskan perihal pelaksanaan DD 2024 yang di pertanyakan masyarakat dikarenakan belum ada menerima laporan pertanggungjawaban dari kades hingga saat ini.
"Sampai saat ini BPD belum ada menerima laporan pertanggungjawaban dari kades" ungkap ketua BPD
Mendengar jawaban dari ketua BPD tersebut banyak warga yang geram dan meneriakkan penolakan untuk melanjutkan Musdes TA 2025 jika belum dijelaskan kemana saja Penggunaan DD 2024.
"Tidak usah dibahas DD 2025 Jika Belum dijelaskan kemana saja DD 2024" Teriak warga
Pendamping Desa dan Perwakilan dari Pemerintahan Kecamatan Natal mencoba menjelaskan kerugian bagi Desa Panggautan jika DD 2025 tidak cair nantinya, serta juga menjelaskan bahwa dugaan penyelewengan Dana Desa TA 2024 sudah dilaporkan Masyarakat Panggautan ke Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan masih dalam proses penanganan pihak kejaksaan.
Menyikapi kericuhan Masyarakat dan berdasarkan hasil pembicaraan secara pelan (Bisik-Bisik, Red) dengan Kades Panggautan maka Babinsa Panggautan dari Koramil 17/Natal Sertu Wendi turut serta berbicara untuk smeredam warga masyarakat dengan mengikuti permintaan warga untuk menunggu hasil Evaluasi dan Laporan kepala Desa kepada BPD.
"Daripada kita ribut ribut lebih baik kita bubar dan biarkan dulu Kades dan BPD membahasnya setelah itu baru kita adakan kembali Musdes", pintanya
Langsung disambut dengan teriakan setuju oleh warga masyarakat yang sudah sempat membubarkan diri.
Ditempat yang sama awak media mencoba meminta tanggapan dari kades terkait penolakan warga tersebut, sangat disayangkan kades hanya menjawab dengan enggannya.
"Sesuai hasil kesepakatan kita untuk melengkapi administrasi kepada BPD, jadi kita tunggu saja" jawab kades dengan enggan. (S/M)
